NABIRE, Teropong Visual.Com  — Praktik perjudian jenis kupon putih (togel) atau yang dikenal dengan pasal 303 di wilayah Nabire kembali menyita perhatian publik. Sorotan tajam mengarah pada konsistensi penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat, mengingat aktivitas haram tersebut dinilai masih beroperasi meski repeatedly ditertibkan.

​Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas permainan judi kupon putih sempat mengalami penindakan pada 10 Oktober lalu. Namun, beredar dugaan bahwa pelaku atau peluncur permainan kembali beroperasi pasca penangkapan tersebut. Terbaru, penangkapan serupa dilaporkan kembali terjadi pada tanggal 17 Oktober.

Diduga Ada Permainan Secara Berjamaah Ditubuh Pihak Terkait, Hingga Uang Ganti Rugi UGR Tidak Jelas Tentang Pengadaan Tanah, Terpaksa Warga Melakukan Sorotan Tajam
Jumat, 16 Januari 2026

​Kondisi berulangnya penangkapan dalam tenggang waktu yang relatif singkat ini memicu spekulasi dan pertanyaan publik terkait proses penanganan hukum yang berjalan. Beredar kabar dan dugaan di kalangan masyarakat mengenai tertangkapnya penjual alias peluncur sehingga timbul pertanyaan ada apa…..? Bahkan dari sejumlah kalangan masyarakat dengan terjadinya penangkapan lalu lepas yang tidak sesuai hukuman pasal 303 jelas dipertanyakan ada apa.? sehingga pelaku dapat kembali keluar dan melanjutkan aktivitas penjualan sebelum masa proses hukum di selesaikan.

​Masyarakat dan pegiat media berharap agar jajaran Kepolisian, khususnya Polda Papua dan Polres setempat, dapat menjalankan proses penindakan secara transparan dan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) hukum acara pidana serta pasal-pasal yang berlaku.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian/Polda terkait masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai detail penangkapan tanggal 10 dan 17 Oktober tersebut, guna memastikan apakah penanganan kasus telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merespons dugaan-dugaan yang berkembang di lapangan.

Tangkap-Lepas Judi 303 Togel di Nabire, Konsistensi Aparat Dipertanyakan·
Minggu, 18 Oktober 2026
*_Press Release_* *Pelepasan TEP 2026, Wamen Viva Yoga: Membangun Kawasan Transmigrasi Berbasis Ilmu dan Teknologi* Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui program transmigrasi yang sudah dilakukan puluhan tahun belum menuntaskan permasalahan yang ada terutama di sektor infrastruktur. Untuk itu Kementerian Transmigrasi (Kementrans) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini ingin melakukan revitalisasi pembangunan di berbagai kawasan transmigrasi. “Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan ”, ujarrnya. Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga kepada wartawan selepas mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026, Balai Kartini, Jakarta, 29/7/2026. Untuk itu dalam pembekalan terakhir sebelum diberangkatkan, para menteri dan wakil menteri hadir untuk menyampaikan materi. Mereka seperti Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala BRIN Arif Satria, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia Fauzan, dan pejabat dari kementerian terkait dan badan lainnya seperti dari BGN, BPKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. Sinergi dengan kementerian terkait diakui sebagai cara agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dicontohkan, bila ada sekolah yang rusak, Kementrans bisa bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bila petani membutuhkan alat-alat pertanian, pupuk, bibit, Kementrans menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian. “Kalau ada jalan yang rusak, bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum”, ucapnya. ”Dengan sinergi maka berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan”, tambahnya. Berbagai kendala dan tantangan pembangunan di kawasan transmigrasi menurutnya juga disuarakan salah satu peserta TEP dari ITS. “Aspirasi mahasiswa yang kritis itu Kita terima dengan terbuka dan segera dituntaskan”, ujar mantan Presidium MN KAHMI itu. Viva Yoga menyebut tidak hanya masalah pembangunan fisik yang menjadi tantangan pengembangan kawasan transmigrasi. “Pentingnya menumbuhkan inovasi dan kreasi di sana”, ujarnya. Inovasi dan kreasi disebut penting karena di kawasan transmigrasi melimpah potensi sumber daya alam yang unggul dan memiliki nilai yang tinggi. Namun karena kurang maksimalnya tata kelola yang efektif maka potensi yang ada belum mampu memberikan sesuatu yang lebih besar. Menurutnya perlu ada tata kelola dari proses penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, dan offtaker. Bila rantai tata kelola itu terbangun maka panen durian, kopi, kakao, coklat, sawit, dan sumber daya alam lainnya akan menghasilkan produktifitas ekonomi yang lebih mensejahterakan masyarakat. Untuk lebih memberdayakan kawasan transmigrasi ke depan, maka Kementrans melibatkan 10 perguruan tinggi unggulan, yakni UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin dalam TEP 2026. TEP 2026 disebut kelanjutan dari TEP 2025. TEP tahun ini beranggotakan 1.476 orang terdiri dari 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.1016 sarjana. “Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil dari riset TEP 2025”, ujarnya. “Misi TEP 2026 melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis, praksis, terhadap temuan dari rekomendasi riset tahun lalu”, tambahnya. Kehadiran TEP 2026 yang disebar 53 kawasan transmigrasi, seperti di Salor, Papua Selatan; Selaut, Aceh; Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru, Sumatera Barat; Batu Betumpang, Bangka Belitung; dan Barelang, Kota Batam Kepulauan Riau; di Papua, didorong untuk menciptakan dan membangun inovasi, kreasi, dan sistem baru dalam tata kelola dan manajemen pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan kawasan transmigrasi yang berbasis pada ilmu ketahuan dan teknologi. Diharapkan setelah TEP 2026 ada peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. “Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan kemakmuran masyarakat”, harapnya. “Tak hanya itu, di kawasan transmigrasi juga tercapai peningkatnya mutu sumber daya manusia, turunnya kemiskinan dan stunting”, tambahnya.
Jumat, 31 Juli 2026

​Pesan Tegas untuk Penegakan Hukum

​Penegakan hukum atas segala bentuk perjudian di Nabire mendesak untuk dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa tebang pilih. Langkah penertiban diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas sesaat yang reda dalam hitungan hari, melainkan upaya berkelanjutan untuk menutup total seluruh jaringan perjudian terkait pasal 303 di daerah tersebut.

​Media akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini di lapangan guna memastikan azas akuntabilitas dan keadilan hukum benar-benar ditegakkan demi ketertiban masyarakat di Nabire. (*)

Dibaca: 43