JAKARTA, Teropong Visual.Com — Pemerintah Indonesia dan Malaysia menegaskan komitmen bersama untuk tidak menempuh jalur militer dalam menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah maritim di Blok Ambalat, Laut Sulawesi. 
Kedua negara tetangga ini sepakat mengutamakan dialog diplomasia serta penjajakan kerja sama pengelolaan bersama (joint development). 
Kesepakatan tersebut diperkuat melalui komunikasi intensif antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Kedua pemimpin negara sepakat bahwa perbedaan pandangan terkait batas wilayah maritim tidak boleh mengganggu stabilitas keamanan kawasan maupun hubungan bilateral kedua negara.
Skema Kerja Sama Tanpa Mengabaikan Aspek Hukum
Dalam pendekatan terbaru ini, Indonesia dan Malaysia mendorong opsi pengelolaan potensi sumber daya secara bersama di kawasan perbatasan. Langkah ini diambil agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan tanpa harus menunggu seluruh proses runding aspek hukum maritim yang rumit selesai secara menyeluruh.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hasan, menegaskan bahwa perbedaan klaim wilayah—termasuk pada Blok ND6 dan ND7 (penamaan Malaysia untuk area di Laut Sulawesi)—akan terus diselesaikan di meja perundingan.
”Perbedaan pandangan mengenai batas maritim di Laut Sulawesi tidak boleh memicu konflik militer. Jalur diplomasi dan dialog adalah satu-satunya jalan yang ditempuh kedua negara,” ujar Muhammad Hasan dalam keterangan resminya.
Sengketa Wilayah Kaya Sumber Daya
Blok Ambalat, yang terletak di perairan timur Kalimantan, merupakan kawasan strategis yang diketahui memiliki cadangan minyak dan gas bumi (migas) yang signifikan.
Sengketa penetapan batas landas kontinen dan laut wilayah di area ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu fokus utama perundingan batas maritim kedua negara.
Dengan komitmen damai dari pimpinan kedua negara, proses penetapan batas wilayah negara (delimitasi batas laut) dipastikan tetap berjalan secara bertahap melalui tim teknis perundingan, sembari menjaga stabilitas keamanan di Laut Sulawesi.(Red)
